Folder Berita Prabumulih – Pengamat politik senior Rocky Gerung kembali membuat pernyataan kontroversial. Dalam sebuah podcast bersama Panji Pragiwaksono, ia mengungkap bahwa Wakil Presiden terpilih 2024–2029, Gibran Rakabuming Raka, sebenarnya tidak pernah berminat menjadi politisi.
Menurut Rocky, Gibran pernah menyampaikan secara langsung bahwa dirinya lebih tertarik menjalani dunia bisnis daripada masuk ke panggung politik. Ungkapan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik mengenai motivasi sebenarnya di balik kiprah politik Gibran yang begitu cepat melesat dari pengusaha muda menjadi Wali Kota Solo hingga kini Wakil Presiden RI.
“Gibran pernah mengaku kepada saya bahwa ia tidak berminat menjadi politisi dan ingin fokus berbisnis,” kata Rocky, dikutip Kamis (10/7/2025).
Perjalanan Politik Gibran: Ambisi Pribadi atau Dorongan Eksternal?
Pernyataan tersebut dinilai kontras dengan kenyataan, di mana Gibran kini menjadi orang nomor dua di Republik ini, mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Rocky pun menyiratkan adanya dorongan eksternal, terutama dari Presiden Joko Widodo, ayah Gibran, yang menyesebut punya andil besar dalam mendorong karier politik anaknya.
“Ada eksploitasi anak untuk kepentingan politik,” ujar Rocky, sembari menyentil bahwa kondisi tersebut bisa saja menyalahi nilai perlindungan anak.
Gibran dan Jokowi: Dinamika Politik Dinasti?
Rocky Gerung secara terbuka menyebut Presiden Jokowi terkesan menjadikan Gibran sebagai instrumen politik dalam membangun kekuasaan yang berkelanjutan. Hal ini kembali mengangkat wacana politik dinasti, yang selama ini menjadi sorotan tajam berbagai kalangan.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung bahwa Gibran bahkan terlihat bergerak sendiri, tidak selalu sejalan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Gibran dianggap berjalan sendiri, contohnya bagi-bagi bantuan berlabel ‘Istana Wakil Presiden’ dan bagi-bagi skincare,” tambah Rocky.
Baca Juga : Wapres Gibran ‘Turun Gunung’ ke Papua: Janji Manis atau Mimpi di Siang Bolong
Respons Publik dan Pertanyaan Moral
Pengakuan ini mengundang debat di ruang publik: apakah anak pejabat bisa memilih jalannya sendiri tanpa tekanan politik? Dan sejauh mana keluarga pejabat publik boleh mendorong anak-anaknya ke dunia kekuasaan?
Meski belum ada tanggapan resmi dari Gibran atau Istana. Isu ini memperkuat sorotan terhadap transparansi dan etika politik keluarga penguasa di Indonesia.
