PRABUMULIH – Kasus pemecatan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Rony Ardiansyah, terus menyita perhatian publik. Peristiwa ini viral di media sosial setelah Wali Kota Prabumulih, Arlan, mengakui secara terbuka bahwa dirinya telah memecat Rony bersama seorang satpam sekolah bernama Ageng.
Alasan pemecatan itu bermula dari tindakan keduanya yang melarang anak Wali Kota masuk ke sekolah menggunakan mobil. Kejadian tersebut kemudian menyebar luas di jagat digital dan memicu gelombang kritik serta perbincangan di kalangan warganet.
Gubernur Sumsel Ambil Peran
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, tidak tinggal diam. Ia memastikan pemerintah provinsi bersama berbagai pihak telah lebih dulu menyelesaikan polemik ini di tingkat daerah sebelum melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Masalah ini sudah kami tangani di daerah sebelum berangkat ke Kemendagri. Semua pihak diundang untuk berdialog dan mencari jalan keluar bersama,” kata Herman Deru saat diwawancarai, Jumat (19/9/2025).
Ia menegaskan, pendekatan dialog menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pejabat publik sekaligus dunia pendidikan. Dengan melibatkan semua pihak, pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara penegakan aturan dan keadilan bagi masyarakat.
Baca Juga : Wali Kota Prabumulih Pecat Kepala Sekolah Disanksi Kemendagri
Setop Kegaduhan di Media Sosial
Deru juga meminta warganet, terutama masyarakat Sumsel, untuk menghentikan kegaduhan yang terus berlanjut di media sosial. Ia menilai perdebatan berkepanjangan justru memperkeruh suasana dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial.
“Meskipun kepala daerah di Sumsel ini telah melakukan penyalahgunaan wewenang, saya tetap mengapresiasi masyarakat, tokoh, hingga berbagai pihak yang sudah memberikan masukan dan kritik membangun selama proses ini berlangsung,” ujarnya.
Menurutnya, semangat demokrasi dan keterbukaan menjadi kunci untuk meredam kegaduhan. Deru menegaskan, penyelesaian kasus ini sudah tuntas di level provinsi dan pusat, sehingga tidak ada alasan untuk memperpanjang polemik.
“Harapan saya, mari kita hentikan kegaduhan ini, terutama di media sosial. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting, kita ambil hikmah dan perbaikan dari setiap kejadian,” tambahnya.
Baca Juga : Komisi II DPR Dukung Mendagri Beri Sanksi ke Walkot Prabumulih
Pentingnya Menjaga Kondusivitas Daerah
Deru menekankan pentingnya menjaga kondusivitas Sumsel dengan prinsip zero conflict. Menurutnya, kondisi tanpa konflik bukan hanya berarti bebas dari pertikaian fisik, tetapi juga dari ketegangan psikis dan perpecahan sosial.
“Ini harus jadi pelajaran bersama agar Sumsel tetap sejuk. Kepada netizen, saya ucapkan terima kasih atas semua kritik. Mari kita jaga ruang publik kita tetap sehat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Wali Kota Prabumulih Arlan sudah menerima sanksi administratif dari Kemendagri. Sanksi itu mengikuti mekanisme bertingkat, mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga tindakan yang lebih berat jika pelanggaran serupa terulang.
Hikmah dari Kasus Viral
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pejabat publik harus berhati-hati dalam menggunakan kewenangan. Masyarakat, di sisi lain, juga perlu mengedepankan sikap kritis tanpa menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif.
Dengan adanya evaluasi dan sanksi administratif dari Kemendagri, publik berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Polemik ini juga diharapkan memperkuat kesadaran semua pihak tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta etika dalam pemerintahan.
