Prabumulih – Pemerintah Kota Prabumulih terus memperkuat kapasitas sumber daya manusianya dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Langkah tersebut terlihat ketika Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Prabumulih, Drs. Aris Priadi, S.H., M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi Pusat Data dan Informasi (PUSDA) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di ruang Vidcon Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.
Dalam kegiatan ini, Aris Priadi aktif mengamati materi mengenai strategi penguatan SDM, tata kelola data, serta mekanisme pengintegrasian program SPM Trantibumlinmas ke dalam dokumen perencanaan daerah. Ia juga menyoroti pentingnya pemda memahami secara menyeluruh indikator SPM agar layanan yang diberikan pemerintah semakin terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Baca Juga : Paket Misterius Nyaris Menjebak Ketua IWO Prabumulih
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia, sehingga membuka ruang diskusi antar daerah. Para peserta saling bertukar pengalaman dan membahas tantangan lapangan dalam penerapan SPM, mulai dari penyediaan data yang akurat hingga proses pemetaan kebutuhan layanan dasar.
Turut mendampingi Aris Priadi, perwakilan dari Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda, Satpol PP, dan Dinas Kominfo Kota Prabumulih. Kehadiran lintas perangkat daerah ini menunjukkan komitmen Pemkot Prabumulih untuk memperkuat koordinasi internal dalam perencanaan pembangunan yang berbasis standar pelayanan minimal. Setiap perwakilan perangkat daerah mengikuti jalannya rapat secara aktif guna menyerap informasi teknis dan pedoman terbaru dari Kemendagri.
Melalui forum ini, Kemendagri menekankan pentingnya pengelolaan data terintegrasi dan peningkatan kapasitas SDM daerah. Pemerintah daerah didorong untuk menerapkan SPM Trantibumlinmas secara konsisten pada seluruh dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga penganggaran tahunan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Baca Juga : Wali Kota Prabumulih Lantik 789 PPPK
Pemkot Prabumulih menegaskan bahwa integrasi SPM bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi strategi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan berkelanjutan. Melalui peningkatan penguasaan data, sinkronisasi perencanaan, serta penguatan SDM, Aris Priadi optimistis bahwa layanan trantibumlinmas di Kota Prabumulih akan semakin berkualitas.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki sistem kerja, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang memenuhi standar nasional. Pemkot Prabumulih bertekad melanjutkan kolaborasi dengan Kemendagri serta memanfaatkan setiap pedoman teknis untuk mengoptimalkan perencanaan dan pembangunan daerah.
