Prabumulih – Lima mahasiswa asal Kota Prabumulih yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Hukum (GPMH) Prabumulih dan Aliansi Mahasiswa Prabumulih (AMP) mendatangi Gedung DPRD Kota Prabumulih, Kamis (4/9/2025). Kehadiran mereka bertujuan menyalurkan aspirasi masyarakat, pemuda, dan mahasiswa melalui mekanisme audiensi resmi.
Mahasiswa Tegaskan Peran Agen Perubahan
Audiensi berlangsung di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prabumulih. Ketua DPRD Prabumulih H. Deni Victoria SH MSi menerima langsung rombongan mahasiswa, didampingi Wakil Ketua I Aryono ST dan Wakil Ketua II Ir. Dipe Anom, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Koordinator GPMH Prabumulih, Lucky Juniardi, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan demi sensasi atau kepentingan pribadi. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai agen perubahan sekaligus agen kontrol sosial terhadap pemerintah.
Baca Juga : Aksi Unjuk Rasa Puluhan massa di Prabumulih Berlangsung Tertib
“Mahasiswa ini pak agen kontrol pemerintah, mahasiswa adalah agen perubahan. Jadi kalau bukan mahasiswa ini, siapa yang mengingatkan bapak-bapak dewan di sini?” ucap Lucky lantang.
Ia menilai keberanian mahasiswa untuk menyuarakan kritik sangat penting agar suara rakyat tidak tenggelam di tengah kepentingan elit politik dan oligarki.
Tuntutan Mahasiswa: Dari Korupsi hingga Pendidikan
Dalam forum audiensi, Lucky membacakan sejumlah tuntutan yang disusun bersama AMP. Tuntutan itu tidak hanya menyentuh isu lokal, tetapi juga menyoroti isu nasional yang dinilai krusial oleh mahasiswa.
Beberapa poin utama aspirasi mahasiswa di antaranya:
-
Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor.
-
Mengevaluasi sistem gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dinilai tidak masuk akal.
-
Menuntut transparansi hasil audit anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Mewajibkan pengumuman publik atas setiap penggunaan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Menghapus sistem partai oligarki.
-
Mendesak penurunan harga pangan dan tarif pajak.
-
Membatalkan kenaikan tunjangan DPR.
-
Evaluasi kinerja DPR agar lebih transparan dan akuntabel.
-
Reformasi sistem penerimaan Polri sekaligus menuntut pencopotan Kapolri.
-
Memprioritaskan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
-
Mengembalikan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
Mahasiswa Tekankan Komitmen DPRD
Lebih jauh, Lucky menegaskan bahwa DPRD Kota Prabumulih, khususnya Ketua DPRD, harus menunjukkan komitmen politik yang nyata. Caranya, dengan membuat pernyataan resmi mendukung tuntutan mahasiswa.
Baca Juga : Kapolres Prabumulih Imbau Warga Jaga Kondusifitas
“Ketua DPRD Prabumulih harus membuat pernyataan resmi dan pernyataan sikap mendukung tuntutan sebagai bentuk komitmen politik dan konsistensi DPRD Kota dalam mengawal aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Bagi mahasiswa, dukungan itu penting agar aspirasi tidak berhenti sebagai catatan rapat, tetapi benar-benar mendapat tindak lanjut di tingkat lebih tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria SH MSi, menyampaikan apresiasi atas kedatangan mahasiswa yang menyalurkan aspirasi dengan cara elegan, damai, dan tertib.
“Apa yang menjadi kewenangan pusat akan segera kita sampaikan baik ke DPRD Provinsi maupun ke DPR RI. Sementara apa yang ditujukan kepada kami akan segera kami tindaklanjuti,” ujar Deni Victoria.
Dengan pernyataan itu, DPRD menegaskan kesiapan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, sekaligus menunjukkan bahwa kritik yang konstruktif tetap mendapat ruang di lembaga legislatif daerah.
