Prabumulih – Wali Kota Prabumulih Arlan bersama Wakil Wali Kota Franky Nasril dan Asisten II Muhammad Ali menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025. Rakor tersebut dipimpin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari ruang rapat Wali Kota, Senin (25/8/2025).
Baca Juga : Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek BLK
Kegiatan ini diikuti jajaran perangkat daerah, mulai dari Posda BIN, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Balitbang, Bappeda, PUPR, Disperindag, DPKAD, Diskominfo, Dinas Perikanan, Dinas Perkim, Bagian Perekonomian, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih. Kehadiran seluruh unsur tersebut menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal pengendalian inflasi.
Komitmen Jaga Stabilitas Harga
Dalam arahannya, Wali Kota Arlan menegaskan stabilitas harga membutuhkan kerja sama lintas sektor. Ia menyebut inflasi yang tidak terkendali bisa menurunkan daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait wajib menyiapkan langkah konkret menjaga keseimbangan ekonomi.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Dengan langkah konkret yang terintegrasi, kita harapkan daya beli masyarakat tetap terjaga dan kesejahteraan warga Prabumulih semakin meningkat,” ujarnya.
Baca Juga : Harga Beras Tinggi, Polres Prabumulih Gelar Pasar Murah
Langkah Strategis
Rakor membahas kebijakan dan strategi pengendalian inflasi, mulai dari menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok, memperkuat distribusi logistik, hingga monitoring harga secara berkala. Sinergi antarinstansi juga diharapkan mampu menghadapi potensi kenaikan harga pangan dan energi.
Pemerintah Kota Prabumulih berkomitmen mendukung kebijakan nasional sekaligus memastikan implementasi di tingkat daerah. Melalui koordinasi yang intensif, langkah konkret ini diharapkan mampu menekan lonjakan harga dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
